Oleh: Yani Saloh, Asisten SKP Bidang Perubahan Iklim Mahkamah Konstitusi (MK) membuat keputusan bersejarah pada 16 Juni 2013. Lembaga ini menerima permohonan uji materi Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan oleh AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) dan dua komunitas masyarakat adat. Dalam putusan No. 35/PUU-X/2012, MK menegaskan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada […]
Oleh: Eddy Cahyono, Asisten SKP bidang Ekomomi dan Pembangunan Dinamika perkembangan ekonomi global akhir-akhir ini memberikan sinyal akan pentingnya peningkatan daya saing, di tingkat regional, Indonesia akan dihadapkan dengan implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang pelaksanaannya akan dimulai pada tanggal 31 Desember 2015. MEA akan menjadi tantangan tersendiri bagi Bangsa Indonesia dengan transformasi kawasan ASEAN […]
Oleh: Prof. Firmanzah, PhD Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan Seperti halnya nilai tukar mata uang di hamper mayoritas emerging-market, nilai tukar rupiah berada dalam dua tekanan global yang saling berlawanan arah. Di satu sisi, Bank Sentral Amerika Serikat The Fed berjuang untuk mengurangi likuiditas global melalui pengurangan sampai pada akhirnya tercapainya program penghentian […]
Artikel oleh : Muhammad Hilmansyah*) Ketersediaan lahan menjadi salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah. Hal ini mengingat bahwa pencapaian swasembada pangan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan nasional, sehingga untuk mencapainya dibutuhkan pula dukungan ketersediaan lahan. Untuk mengamankan sejumlah lahan pangan yang ada agar tidak dialihfungsikan, serta demi tercapainya tujuan pembangunan nasional, maka disusunlah […]
Tahun ini merupakan 3 tahun pelaksanaan MP3EI. MP3EI dilandasi oleh perlunya program nasional untuk mempercepat dan memperluas pembangunan infrastruktur dan sector riil di tanah air. Meskipun disadari masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan MP3EI namun program ini telah terbukti mampu mendorong percepatan pembangunan utamanya di luar Pulau Jawa. Saat ini dan ke depan, […]
Pada debat Pemilu Presiden 2014, ada perasaan yang melegakan sekaligus membanggakan setelah mendengar dan menyimak pernyataan dari kedua kubu Pasangan Capres dan Cawapres Presiden RI ke-7 yang akan terpilih nanti. Mereka berkomitmen jika dapat memimpin bangsa akan memperkuat bidang pertanian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para petani di Indonesia. Komitmen tersebut setidaknya didasari oleh dua […]
Pada penetapan awal Pemerintah atas Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pada tahun 2011 melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara maju pada tahun 2025, dengan pendapatan per kapita 14.250 – 15.500 dollar AS, dan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara 4,0-4,5 triliun dollar AS.
Dinamika Perlindungan TKI Dalam perspektif ekonomi internasional, tenaga kerja migrasi (migrant worker) adalah seseorang melalukan aktifitas ekonomi yang menghasilkan pendapatan di suatu negara, dimana yang bersangkutan bukan merupakan warga negara. Tenaga kerja migrasi memiliki tujuan untuk mencari pekerjaan atau memperbaiki posisi keuangan mereka. Tenaga kerja ini menghasilkan remitansi, yaitu transfer dana yang diperoleh untuk negara asal. […]
…Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan… Petikan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut bukanlah pernyataan yang biasa. Kalimat tersebut menjadi sebuah titik tolak dari keinginan, motivasi, dasar, dan pembenaran perjuangan akan hak-hak kemerdekaan. Bahkan, pernyataan […]
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 bertujuan agar pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien serta lebih mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak. […]
