Oleh: Katon Baskoro Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi/Juru Bicara Presiden “Infodemic” spreading faster than the virus itself, disampaikan oleh Tedros Adhanom G. (Direktur Jenderal WHO) yang dikutip dalam The McGill International Review (Rolland 2020). Ungkapan tersebut menunjukkan infodemi adalah variabel penting sebagai implikasi atas perkembangan teknologi informasi serta cukup memengaruhi stabilitas sosial politik di tengah […]

Oleh: Andi Zulkarnain Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi/Juru Bicara Presiden Pada hari Rabu, 13 Januari 2021, pemerintah secara resmi memulai program vaksinasi COVID-19 yang diberikan secara gratis kepada masyarakat Indonesia. Program ini ditandai dengan pemberian suntikan dosis vaksin pertama kepada Presiden RI Joko Widodo, di beranda depan Istana Merdeka, Jakarta. Ikhtiar disuntik perdana […]

Oleh: Fransisca Aliyanti “Pandemi memberi banyak pelajaran kepada kita semua. Kita semakin tahu kelemahan-kelemahan yang harus segera kita perbaiki. Karena itu, situasi sulit yang sedang kita hadapi gunakan sebagai momentum untuk melakukan transformasi.” – Presiden Joko Widodo – Sudah sepuluh bulan berlalu sejak kasus pertama COVID-19 di Indonesia secara resmi diumumkan oleh Presiden Joko Widodo […]

Oleh Usep Setiawan[1] Tahun 2020 menjadi tahun ujian bagi umat manusia secara global. Pandemi Covid-19 yang berasal dari Wuhan, Republik Rakyat Cina dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, tak mengenal batas negara dan bangsa. Semua negara terkena dampak. Semua bangsa tak ada yang kebal terhadap serangan virus corona ini. Respon setiap negara berbeda-beda. Negara yang […]

Oleh Eva Anas Tasia Turnip, S.E. Reformasi Birokrasi merupakan salah satu program pemerintah yang berfokus pada penerapan prinsip-prinsip clean government dan good governance. Prinsip-prinsip tersebut diyakini akan mengarahkan pada Pemerintahan Berbasis Kinerja dengan berdasarkan pada; (1) Prinsip 3E (Efektif, Efisien, dan Ekonomis); (2) Orientasi pada hasil (outcomes); (3) Penerapan SAKIP berbasis elektronik; dan (4) Kontribusi […]

Oleh: Eddy Cahyono Sugiarto (Asdep Humas Kemensetneg) “Kita harus tetap fokus untuk mengatur, menjaga keseimbangan. Titik keseimbangan antara penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. ini yang saya kira sudah berpuluh-puluh kali saya sampaikan tapi perlu sekali lagi ini saya tekankan,” (Arahan Presiden Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Senin 2 November 2020) Pandemi COVID-19 […]

Oleh: Jeanne Anggun Yanibella Butar Butar*) Manfaat UU Cipta Kerja Ada banyak manfaat yang dapat diberikan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Tidak hanya bagi para pelaku usaha, para pekerja juga akan memperoleh manfaat dan peningkatan perlindungan yang lebih baik dibandingkan dengan UU Ketenagakerjaan. Terkait peningkatan perlindungan kepada pekerja, UU Ciptaker memberikan jaminan kepastian pemberian pesangon […]

Oleh: Jeanne Anggun Yanibella Butar Butar*) Pandemi COVID-19 telah memberikan tekanan pada pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Puncaknya, pada kuartal II pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 5,32 persen. Hal itulah yang mendorong pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, salah satunya adalah melalui pengesahan UU Cipta Kerja (UU Ciptaker). UU Ciptaker ini diharapkan […]

Oleh: Usep Setiawan[1] Sebelum dilaksanakan, agenda reforma agraria dipastikan masuk dalam naskah perencanaan pembangunan, yang dikenal sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang berlaku 5 (lima) tahun. Di mana posisi reforma agraria dalam naskah perencanaan pembangunan nasional yang berlaku dalam lima tahun ke depan?

Oleh: Oktavio Nugrayasa* Sektor Industri di Indonesia menghadapi pukulan sangat berat akibat dampak mewabahnya pandemi COVID-19. Sebagai penyumbang 20% di PDB (Produk Domestik Bruto) Nasional, hal tersebut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional 2020 serta menurunnya permintaan atas barang/jasa dari pasar domestik maupun global. Akibatnya neraca keuangan perusahaan terganggu dan terjadi pemutusan hubungan kerja pegawai.