A. CAPAIAN PEMANFAATAN DANA DESA TAHUN 2021 Dana Desa merupakan salah satu pendapatan desa (terbesar) yang bersumber dari APBN dan disalurkan ke rekening kas desa melalui rekening kas daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 […]

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) telah mengatur bahwa kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah dimaksud menyusun laporan keuangan daerah yang memuat salah satunya ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini menegaskan bahwa BUMD merupakan badan usaha yang dimiliki […]

Masyarakat merupakan unsur utama yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu pemerintahan pada sistem demokrasi. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemilu dan penyusunan kebijakan sebagai wujud partisipasi politik. Partisipasi politik dapat dijadikan sebagai salah satu parameter dalam penilaian tingkat demokrasi di sebuah negara. Semakin tinggi partisipasi politik dalam masyarakat dapat menunjukkan kondisi demokrasi yang berkualitas. Jika partisipasi […]

Pengertian inovasi menurut Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnasiptek) adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial. UU Sisnasiptek mengamanatkan kewajiban kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengembangkan invensi (penemuan) dan inovasi. […]

Sebagaimana diketahui, pengelolaan aset negara masih menjadi masalah di Indonesia. Dari tahun ke tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu mendapatkan temuan ketika melakukan pemeriksaan/audit terhadap aset negara. Hal ini disebabkan masih banyak aset negara, baik yang berada di kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah maupun yang berada di badan usaha milik negara, yang tidak tercatat, rusak, […]

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) telah disahkan oleh Presiden RI sejak tanggal 30 September 2014, yang merupakan amanat Pasal 18 ayat (7) UUD 1945 guna mengatur susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah, menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah karena dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan […]

Dalam rangka menindaklanjuti Memorandum Saling Pengertian mengenai Kerja Sama antara Sekretariat Kabinet Republik Indonesia dan Kementerian Legislasi Pemerintah Republik Korea (Memorandum of Understanding on Cooperation between the Secretariat Cabinet of the Republic of Indonesia and the Ministry of Government Legislation of the Republic of Korea) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 10 September […]

Bagi kebanyakan orang, ketika mendengar kata “nuklir”, maka yang terbayang adalah asap besar bercampur debu membumbung tinggi ke angkasa disertai suara dentuman dahsyat. Korban berjatuhan akibat ledakan atau akibat radiasi. Ada yang mati seketika, luka, atau sakit bertahun-tahun. Bayangan dan persepsi itu merupakan kewajaran. Media masa yang seringkali  memberitakan nuklir dikaitkan dengan perang atau kebocoran […]

Monitoring Monitoring adalah aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan ketika sebuah kebijakan sedang diimplementasikan. Monitoring diperlukan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi risiko yang lebih besar.

1. Renegosiasi dalam Kontrak Pertambangan Dalam industri pertambangan, renegosiasi kontrak lazim dilakukan. Beberapa negara yang pernah melaksanakannya antara lain Chili, Kongo, Liberia, Ekuador, Venezuela, Tanzania, dan Peru. Renegosiasi menjadi lazim karena panjangnya jangka waktu kontrak sehingga rentan terhadap perubahan kondisi politik, ekonomi, dan perkembangan teknologi. Permintaan renegosiasi umumnya diajukan oleh pemerintah tempat kegiatan pertambangan berada […]