Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan rehabilitasi dan renovasi sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi untuk mendukung program pembangunan sumber daya manusia (SDM) dari sisi infrastruktur pendidikan agar para siswa dapat menuntut ilmu dengan baik pasca berakhirnya pandemi COVID-19.

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terus melanjutkan pembangunan prasarana infrastruktur konektivitas yang telah mendekati tuntas, guna mendukung kelancaran pergerakan orang dan barang (logistik).

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan pemantauan dan evaluasi pada jalan nasional (non tol) yang terdampak kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Indonesia melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal dengan bedah rumah yang salah satunya di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) sebanyak 3.500 rumah.

Sebanyak 8.157 desa yang tersebar di 76 kabupaten, telah melakukan pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa hingga Senin (27/4).

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah melanjutkan pembangunan Rumah Sakit (RS) Akademi Universitas Gajah Mada (UGM) sebagai RS rujukan penanganan Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah sempat dibangun namun terhenti pada tahun 2010 dengan progres saat itu 75%.

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan perpanjangan masa pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan venues PON XX Papua hingga awal tahun 2021.

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan kemantapan ruas Jalan Nasional dalam rangka mendukung kelancaran distribusi logistik di tengah Pandemi Virus Korona (Covid-19).

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran Rp1,7 triliun untuk membangun/merehabilitasi 21 pasar pada periode 2019-2020, 3 (tiga) di antaranya telah diselesaikan di Provinsi Jawa Timur.

Usulan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari Wali Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan telah disetujui Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto yang artinya PSBB sudah bisa diterapkan di wilayah tersebut.