Mulai 16 Januari, Pemprov Sumut Gelar Program Swasembada Pangan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) akan menerapkan program swasembada pangan mulai 16 Januari 2015. Sebagai langkah awal, Pemprov akan melakukan pelatihan ketahanan pangan, salah satunya di Tanjung Morawa, Deli Serdang.
Kepala Dinas Pertanian Sumut M. Roem mengatakan saat ini pihaknya tengah memastikan seluruh persiapan, termasuk kesiapan infrastruktur pendukung, yakni lahan tanam pertanian dan irigasi.
“Dari empat provinsi di bawah Kodam I Bukit Barisan, diperkirakan hanya Sumut dan Sumbar yang bisa menyumbang surplus padi hingga tahun ketiga program swasembada pangan dari pemerintah pusat. Riau dan Kepri belum,” ucap M. Roem, di Medan, Sumur, Senin, (12/1).
Sepanjang tahun ini, lanjut Roem, pihaknya menargetkan produksi padi Sumut mencapai 4.156.590 ton dari 3.604.802 ton pada tahun lalu. Untuk produktivitas, Distan Sumut memperkirakan produktivitas lahan padi di Sumut meningkat menjadi 5,55 ton per hektare dari 5,05 ton per hektare pada tahun lalu.
“Tapi tanaman pangan kan bukan hanya padi. Kami juga ingin meningkatkan produksi kedelai, ubi kayu, jagung yang kebutuhannya terus naik. Kami juga menargetkan pada 2017, tanaman pangan lainnya sudah surplus produksi,” tambah Roem.
Kadis Pertanian Sumut itu mencontohkan, produksi jagung pada 2017 harus sudah mengalami surplus 888.292 ton.
Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Winston Pardamean Simanjuntak menyebutkan, selain melakukan pelatihan ketahanan pangan, beberapa infrastuktur yang ditinjau kesiapannya yakni irigasi.
Winston mencontohkan, sungai di Paya Bakung dapat dimanfaatkan sebagai sumber pengairan lahan tadah hujan di beberapa desa seperti Paya Bakung dan Hamparan Perak.
“Untuk mendukung swasembada pangan, Sumut butuh lahan perbaikan dan pembangunan irigasi 118.000 hingga 200.000 hektare. Padahal, yang baru disetujui Kementan untuk diperbaiki pada tahun ini yakni 18.450 hekatre di Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Asahan, Batubara, Labuhan Batu, dan Labuhan Batu Utara,” ujarnya.
Oleh karena itu, Winston mengatakan diperlukan pula dukungan dan pemerintah kabupaten dan kota produsen tanaman pangan di Sumut. (*/WID/ES)
