Realisasi Program PEN Capai Rp70,37 Triliun Hingga 28 April 2022

Presiden Jokowi tiba di tempat Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (09/05/2022). (Foto: Humas Setkab/Agung)

Hingga 28 April 2022, pemerintah telah merealisasikan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp70,37 triliun atau 15,4 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp455,62 triliun.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) dalam keterangan pers usai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (09/05/2022) siang.

“Terkait dengan kinerja penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, realisasinya adalah 15,4 (persen) atau Rp70,37 triliun,” ujar Airlangga.

Secara rinci, Airlangga memaparkan, realisasi untuk Klaster Penanganan Kesehatan sebesar Rp11,87 triliun atau 9,7 persen dari alokasi sebesar Rp122,54 triliun. Realisasi ini utamanya untuk pembayaran klaim dan insentif tenaga kesehatan, klaim pasien, serta insentif perpajakan vaksin/alat kesehatan dan penanganan COVID-19 melalui Dana Desa.

“Ini baik untuk insentif klaim nakes, klaim pasien, perpajakan kesehatan, dan Dana Desa,” ujarnya.

Sedangkan realisasi Klaster Perlindungan Masyarakat mencapai Rp49,27 triliun atau 31,8 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp154,76 triliun. Realisasi program bantuan sosial (bansos) yang sudah berjalan antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp14,15 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako Rp18,8 triliun untuk 18,8 juta KPM, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng Rp5,8 riliun untuk 19,3 juta KPM, BLT Desa Rp7,47 triliun untuk 6,12 juta KPM, Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BT-PKLWN) Rp1,7 triliun, dan Kartu Prakerja Rp1,4 triliun.

Sementara itu, realisasi untuk Klaster Penguatan Pemulihan Ekonomi tercatat sebesar Rp9,22 triliun atau 5,2 persen dari pagu Rp178,32 triliun, baik di sektor pariwisata, teknologi informasi dan komunikasi atau ICT, dukungan korporasi dan UMKM, serta perpajakan.

“Penguatan Pemulihan Ekonomi 5,2 persen ataupun Rp9,2 triliun, baik itu di sektor pariwisata, ICT, dukungan UMKM, dan perpajakan,” tandasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) meyakini bahwa kondisi perekonomian Indonesia di tengah momen Idulfitri yang lalu hingga saat ini sangat terkendali. Menko Marves menyebut, momen tersebut memberikan pemulihan aktivitas ekonomi yang begitu tinggi dan mobilitas masyarakat yang juga sangat cepat.

“Mobilitas masyarakat tercatat keluar rumah meningkat hingga 48,1 persen dibandingkan baseline. Selain itu, Indeks Belanja Mandiri meningkat hingga 31 persen lebih tinggi dibandingkan puncak Lebaran tahun 2021 yang lalu,” ujarnya.

Luhut menyebutkan, situasi pandemi yang terus membaik terjadi berkat langkah-langkah pengendalian dilakukan secara efektif sehingga kinerja perekonomian Indonesia juga tetap terjaga hingga saat ini.

“Kinerja pertumbuhan ekonomi Q1 (kuartal I) tetap pada posisi yang kuat, tumbuh dengan 5,01 persen, didukung oleh kinerja konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor yang solid, yang meskipun dihadapkan pada tekanan varian Omicron, angka ini relatif baik dibandingkan negara-negara lain di dunia,” ujarnya.

Langkah efektif yang diambil oleh pemerintah dalam penanganan pandemi ini juga memberikan dampak penurunan tingkat pengangguran, semula pada posisi 6,26 persen pada periode Februari 2021, menurun hingga posisi 5,83 persen pada periode bulan Februari 2022.

“Hal ini membawa dampak yang positif bagi pemulihan ekonomi Indonesia,” tandas Luhut. (FID/TGH/UN)