Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka ekonomi Indonesia pada triwulan II 2020 terkontraksi sebesar 5,32 persen dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu yang secara kumulatif pertumbuhan semester I-2020 dibandingkan dengan semester I-2019 terkontraksi 1,26 persen.
Mulai 17 Agustus 2020, 4 bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yaitu Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan PT Bank Tabungan Negara (BTN) mengintegrasikan layanan aplikasi validasi dan pendaftaran nomor pokok wajib pajak (NPWP) dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga dapat melakukan validasi dan pendaftaran NPWP nasabah atau calon nasabah secara […]
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Ekonomi Nasional, Budi Sadikin, menyampaikan bahwa pesan khusus dari Presiden Joko Widodo (Widodo) adalah agar Satgas bisa menjaga pertumbuhan ekonomi, terutama kuartal III sampai akhir bulan September penting dijaga agar pertumbuhan tidak negatif.
Pemerintah telah menetapkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan berbagai kebijakan menyasar masyarakat secara luas untuk memulihkan ekonomi Indonesia yang mengikutsertakan peran pemerintah daerah.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas (Ratas), mengenai Rancangan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021, melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selasa (28/7).
Wakil Menteri (Wamen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Budi Sadikin, menyampaikan bahwa arahan Presiden Joko Widodo agar penyerapan program-program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sudah disusun selama ini bisa diakselerasi dan dipercepat.
Negara G20 sepakat untuk terus mendorong kerja sama dalam pengembangan vaksin dan obat-obatan yang mudah diakses dan terjangkau, serta mempercepat pemulihan ekonomi global.
Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung menjelaskan bahwa alasan Presiden mengeluarkan kebijakan berkaitan dengan penanganan Covid-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) karena disadari antara persoalan Covid-19, kesehatan, dan ekonomi tidak bisa dipisahkan.
Berdasarkan pertimbangan bahwa penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan pemulihan perekonomian nasional harus dilakukan dalam satu kesatuan kebijakan strategis, yang terintegrasi dan tidak dapat terpisah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang ditandatangani pada 20 Juli 2020.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
