Tingkatkan Belanja Produk Lokal, Luhut Dorong Optimalisasi Pemanfaatan E-Katalog
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Seskab Pramono Anung, dan sejumlah pejabat lainnya mendampingi Presiden Jokowi pada Evaluasi Aksi Afirmasi Peningkatan Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (24/05/2022). (Foto: Humas Setkab/Agung)
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pihaknya terus berkoordinasi untuk memastikan belanja produk dalam negeri (PDN) terutama produk usaha mikro dan kecil (UMK) serta pemanfataan katalog elektronik (e-katalog) bisa terealisasi secara optimal.
“Kami terus melakukan koordinasi untuk memastikan belanja produk dalam negeri, utamanya UMKM dengan merek asli Indonesia, kita mendorong pemanfaatan katalog elektronik agar dapat terealisasi secara optimal,” ujar Luhut dalam acara Pengarahan Presiden dan Evaluasi Aksi Afirmasi Peningkatan Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dalam rangka Gerakan Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), Selasa (24/05/2022) sore, di Jakarta Convention Centre (JCC).
Luhut mengungkapkan, hingga 24 Mei 2022 telah tayang lebih dari 340 ribu produk dalam negeri di e-katalog. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menargetkan setidaknya satu juta produk lokal tayang di e-katalog pada tahun ini.
“Kami juga terus berupaya mendorong penayangan e-katalog lokal oleh seluruh pemda. Baru terdapat 46 pemda yang telah menayangkan e-katalog lokal, untuk itu kami mohon Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) perlu memastikan 496 pemda segera menayangkan e-katalog lokal,” ujarnya.
Lebih lanjut Menko Marves menyampaikan, saat ini Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP). Integrasi berbagai sistem informasi terkait yang dikembangkan oleh kementerian/lembaga juga akan dilakukan dan ditargetkan selesai di tahun ini.
“Setelah 15 tahun, SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) milik Kementerian Keuangan kita telah terintegrasi dengan SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia) milik LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Jadi semua makin terintegrasi dan semakin akan mengurangi korupsi ke depan ini,” ujarnya.
Selain itu, Luhut menyampaikan bahwa saat ini tengah dilakukan upaya harmonisasi sistem kodefikasi produk antara LKPP dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Ini sangat penting karena dengan demikian kita tahu jumlah macam barang yang akan kita adakan setiap tahun,” ujarnya.
Menutup sambutannya Luhut berharap aksi afirmasi peningkatan pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kiranya aksi afirmasi belanja PDN dapat memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi tahun ini. Kita sukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, uang kita untuk produk Indonesia,” pungkasnya. (MAY/UN)
